Pintar (Project for Indonesia Tax Administration Reform)

Reformasi Perpajakan telah, sedang, dan akan terus dilaksanakan oleh DJP. Reformasi Perpajakan merupakan perubahan yang sifatnya fundamental dan massive, sehingga membutuhkan upaya yang tidak sedikit dan waktu yang tidak sebentar. Reformasi Perpajakan Jilid Satu yang dimulai pada tahun 2002 telah berakhir pada tahun 2008 dengan ditandai penerapan sistem administrasi perpajakan modern di seluruh unit kerja DJP. Disadari bahwa masih terdapat kekurangan maupun ketidaksempurnaan, ataupun pekerjaan yang belum terselesaikan pada tahapan reformasi jilid satu tersebut. Oleh karena itu, DJP berkomitmen untuk melanjutkan modernisasi dengan meluncurkan Reformasi Perpajakan Jilid Dua pada pertengahan tahun 2009.

PINTAR, singkatan dari Project for Indonesian Tax Administration Reform, merupakan program penyempurnaan proses bisnis perpajakan, yang berbasis teknologi informasi terkini, sekaligus perbaikan sistem dan manajemen SDM, yang merupakan salah satu kegiatan utama dari program Reformasi Perpajakan Jilid Dua.

 

 Latar Belakang PINTAR

Direktorat Jenderal Pajak menyadari masih terdapat kekurangan maupun ketidaksempurnaan dari Reformasi Perpajakan Jilid Satu, sehingga terus diupayakan penyempurnaan dengan membangun sistem administrasi pajak yang efisien dan efektif. Hal-hal yang menjadi fokus utama adalah (i) upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam analisis risiko kepatuhan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah yang memiliki risiko penggelapan pajak yang tinggi dan potensial; dan (ii) usaha untuk meningkatkan kontrol kualitas dan integritas basis data wajib pajak sejak WP mendaftarkan diri, menyampaikan SPT dan melakukan pembayaran pajak hingga manajemen dokumen yang berkaitan dengan WP, termasuk yang berasal dari pihak ketiga. Hal lain yang menjadi perhatian DJP adalah penyempurnaan tata kelola (governance) didalam DJP serta manajemen sumber daya manusia yang dianggap masih kurang memadai serta perlu dibenahi. Sebagai perwujudan upaya perbaikan sistem administrasi pajak yang dilakukan secara terus menerus, DJP meluncurkan Reformasi Perpajakan Jilid Dua pada pertengahan bulan Juni 2009. Salah satu kegiatan utama agenda Reformasi Perpajakan Jilid Dua ini adalah PINTAR yang juga tercantum dalam RENSTRA DJP. PINTAR sebagai bagian dari Reformasi Perpajakan Jilid Dua, utamanya difokuskan pada dua hal yaitu: (1) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan (2) Manajemen dan Sistem Sumber Daya Manusia. Dalam hal Manajamen SDM, PINTAR akan difokuskan untuk menciptakan SDM yang berintegritas, berkualitas, dan mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mendukung optimalisasi reformasi perpajakan. Saat ini, peraturan kepegawaian pemerintah yang berlaku universal seringkali menjadi batasan bagi pengembangan SDM pada Reformasi Perpajakan Jilid Satu.

Tujuan PINTAR

Tujuan utama PINTAR adalah mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang diarahkan pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela melalui upaya komprehensif mencegah penghindarandan/atau penggelapan pajak. Sedangkan sasaran khusus PINTAR adalah:

penyempurnaan tata kelola administrasi perpajakan;

pengembangan sistem informasi yang efisien (yaitu menghubungkan sistem input seperti registrasi dan pengolahan SPT pada ledger dengan proses bisnis kepatuhan perpajakan seperti pemeriksaan dan penagihan); pemanfaatan data pihak ketiga secara lebih baik dalam rangka penetapan kewajiban perpajakan yang akurat (memberikan informasi tersebut kepada Wajib Pajak bersangkutan sebagai langkah awal dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan); pengelolaan secara otomatis proses restitusi – memanfaatkan intelligence model pada software pemindaian guna menentukan tingkat resiko yang berkaitan dengan restitusi (sehingga mempercepat penyelesaian restitusi); serta mendukung proses pemeriksaan dan penagihan secara komprehensif.

 

 

Perbaikan dan Fokus PINTAR

 

PINTAR akan mengembangkan fondasi dan platform sistem informasi yang terintegrasi, reliable dan accountable, yaitu berupa :

  • Perbaikan sistem TIK secara menyeluruh dan komprehensif.
  • Penyempurnaan sistem self assessment dengan mendorong penggunaan fasilitas elektronik, yang lebih baik dan meminimalkan interaksi wajib pajak dengan aparat pajak
  • Penerapan sistem manajemen resiko yang secara otomatis dan terintegrasi
  • Pengembangan manajemen dokumen perpajakan yang akuntabel; dan
  • Pelaksanaan tata kelola (governance) yang jelas dan transparan atas seluruh proses bisnis dan sistem pendukungnya.
  • Memperbaiki kebijakan SDM serta memodernisir manajemen SDM;
  • Memperkuat penerapan good governance dan fungsi internal control;
  • Meningkatkan kemampuan teknis maupun manajerial serta profesionalisme pegawai DJP melalui perbaikan program dan kurikulum pelatihan.

Secara garis besar, PINTAR mencakup penyempurnaan proses bisnis utama perpajakan (core tax process), komponen manajemen SDM, dan komponen kepatuhan perpajakan.

 

Penyempurnaan pada komponen proses bisnis utama perpajakan bertujuan untuk menyempurnakan manajemen registrasi wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan pajak, penerimaan, dan penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk lebih meningkatkan kemampuan DJP dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

 

Komponen proses bisnis utama perpajakan ini terdiri dari lima modul :

 

Registrasi Wajib Pajak – non duplikasi NPWP, proses pendaftaran berbasis TIK terkini;

  • Pengelolaan SPT – perekaman, pemindaian dan proses SPT dengan berbasis TIK, otomasi proses benchmarking;
  • Pengembangan Rekening (Basis Data) Wajib Pajak – pembuatan profiling WP sistemik dan terintegrasi, pencocokan data dengan pihak ketiga, akses online rekening oleh WP;
  • Pengembangan Manajemen Dokumen – sistem pengelolaan dokumen berbasis TIK, otomasi proses penerbitan produk hukum, otomasi pembuatan dan monitoring berkas;
  • Pengembangan Arsitektur Sistem Informasi yang terintegrasi – integrasi seluruh sistem otomasi berbasis alur kerja.

Dalam bidang manajemen sumber daya manusia (SDM), PINTAR akan:

  • Memperbaiki kebijakan SDM serta memodernisir manajemen SDM
  • Memperkuat penerapan good governance dan fungsi internal control
  • Meningkatkan kemampuan teknis maupun manajerial serta profesionalisme pegawai DJP melalui perbaikan program dan kurikulum pelatihan.

Komponen SDM ini terdiri dari 9 modul, yaitu (i) pengembangan organisasi, (ii) perencanaan pegawai, (iii) rekruitmen dan seleksi, (iv) administrasi kepegawaian, (v) pengembangan dan pelatihan, (vi) manajemen pengukuran kinerja, (vii) manajemen pola karir, (viii) kompensasi dan tunjangan, serta (ix) kepatuhan internal

 

Sedangkan untuk komponen kepatuhan perpajakan, akan berkonsentrasi pada hal:

  • Pemeriksaan pajak dengan memperkenalkan sistem seleksi pemeriksaan berdasarkan resiko, reformasi proses bisnis baik untuk pemeriksaan di lapangan maupun di kantor, komputerisasi proses administrasi, dan memperbaiki sistem perencanaan dan pengawasan proses pemeriksaan
  • Penagihan, terutama memperbaiki sistem pengawasan penagihan, reformasi proses bisnis, dan meningkatkan kemamputan sistem teknologi informasi dan komunikasi
  • Keberatan dan Banding, yaitu untuk mengembangkan sistem administrasi dan pengawasan yang terintegrasi dengan sistem rekening Wajib Pajak, pemeriksaan, penagihan dan juga dengan Sistem Informasi Pengadilan Pajak

Sebagaimana proyek-proyek pengembangan sistem sejenis lainnya, secara ringkas tahapan pengembangan sistem pada proyek PINTAR dapat digambarkan sebagaimana siklus sebagai berikut :

 

 

 

Nilai proyek PINTAR

 

Total Pendanaan PINTAR kurang lebih sebesar 146 juta USD, di mana sekitar 75% atau sebesar 110 juta USD, dibiayai oleh pinjaman lunak dari Bank Dunia, sedangkan sisanya sebesar 36 juta USD (25% dari total nilai proyek) dibiayai oleh APBN.

 

Alasan mengapa menggunakan dana pinjaman (loan) pada intinya mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

 

Kontrak Multi Years yang diterapkan dalam PINTAR

 

PINTAR merupakan proyek TIK berskala besar yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun sehingga memerlukan suatu kontrak yang bersifat multi years. Pertauran lokal seperti Keppres No 80 Tahun 2003 sebagai dasar proses pengadaan proyek yang menggunakan dana APBN, tidak mengatur kontrak multi years untuk proyek TIK. Untuk proyek yang didanani Bank Dunia, proses pengadaan mengacu pada World Bank Procurement yang memungkinkan adanya kontrak multi years untuk pengadaan proyek TIK.

  • Proses Pengadaan yang Fair, Transparan dan Kompetitif berstandar Internasional

Pemilihan Kontraktor dilakukan melalui proses seleksi pengadaan menerapkan International Competitive Bidding sesuai standar internasional (yang diadopsi Bank Dunia). Dengan demikian kontraktor pengikut tender adalah kontraktor yang mempunyai pengalaman mengerjakan proyek reformasi perpajakan dengan skala dan tingkat kesulitan yang sama di institusi pajak di negara lain.

 

Akuntabilitas Proyek

 

Selain aparat pengawas fungsional pemerintah seperti BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementrian Keuangan, PINTAR juga diawasi oleh Bank Dunia. Pengalaman Bank Dunia dalam pelaksanaan dan pengawasan berbagai proyek IT yang serupa dan penerapan pedoman (guidelines) yang credible dan acceptable, akan meningkatkan akuntabilitas proyek ini.

 

Technical Assistance dari tenaga ahli Internasional

 

Untuk proyek Bank Dunia berskala sebesar PINTAR, dimungkinkan untuk memanfaatkan technical assistance (yang dibiayai dari grant) dari para tenaga ahli Internasional untuk membantu DJP dalam tahap perencanaan, pengembangan maupun pengawasan proyek, sehingga fungsi-fungsi tersebut dapat dikerjakan secara lebih matang dan memadai.

 

 

Mulai dan Selesainya PINTAR

 

PINTAR akan mulai roll out pada tahun 2014 karena pengembangannya dilakukan secara terintegrasi dengan disertai perencanaan yang matang dan dokumentasi yang memadai. Persiapan PINTAR telah dilakukan mulai dari proses scoping pada awal 2008 yang menghasilkan dokumen functional baseline yang disebut DGT Analysis Document, kemudian telah pula dilakukan persiapan pendanaan berupa persetujuan formal dari Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili Bappenas dan Kementerian Keuangan, pada tahun 2008 melalui proses negosiasi dengan Bank Dunia. Selanjutnya dilaksanakan PINTAR Preparation Project oleh kontraktor yang dibiayai oleh grant dari Bank Dunia untuk merumuskan spesifikasi operasional dan mempersiapkan dokumen lelang bagi PINTAR.

 

Saat ini sedang dilakukan proses pengadaan untuk menunjuk kontraktor PINTAR, yang rencananya akan mulai bertugas pada kuartal pertama tahun 2011. Oleh sebab itu, sampai dengan saat ini, belum ada pengeluaran dana (disbursement) terkait dengan PINTAR.

 

Sebagaimana proyek-proyek pengembangan sistem sejenis lainnya, secara ringkas tahapan pengembangan sistem pada proyek PINTAR dapat digambarkan sebagaimana siklus sebagai berikut :

 

 

Pengelolaan PINTAR

 

Untuk mengawal pengembangan PINTAR, telah dibentuk Project Implementation Unit (PIU) sebagai penerapan dari manajemen proyek yang berdasarkan pada international best-practices. Untuk acuan pelaksanaan proyek, telah disusun Project Operations Manual (POM) yang berpedoman pada standar internasional (Capability Maturity Model Integration-CMMI/ISO 15504). Isu-isu lain seperti Change Management, Risk Management, komunikasi internal dan eksternal, serta kesiapan SDM sudah tercakup dalam tata kerja PIU dan POM. Untuk membantu pengelolaan dan pengawasan proyek ini, DJP, akan dibantu oleh Owner’s Agent, sebuah jasa konsultan yang bertugas membantu PIU dalam rangka pengelolaan proyek baik dari sisi manajerial maupun teknis.

 

 

Tantangan

  • Komitmen dan dukungan, serta ownership dari seluruh lini organisasi, termasuk unsur pimpinan;
  • Kemungkinan adanya ”intervensi” dari pihak luar DJP;
  • Ketersediaan Sumber Daya Manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan kapasitas dan kapabilitas yang memadai;
  • Ketersediaan sumber pendanaan apabila terdapat penambahan scope/ruang lingkup proyek ataupun untuk kelangsungan proyek dalam jangka panjang;
  • Beberapa kebijakan/peraturan pemerintah yang (kadang) membatasi ruang lingkup reformasi, khususnya regulasi di bidang kepegawaian;
  • Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat global yang luar biasa cepatnya dapat mempengaruhi proyek-proyek TIK seperti PINTAR;
  • Perlunya reformasi di bidang lainnya, seperti di bidang penegakan hukum, untuk mengiringi reformasi perpajakan
  • Perubahan paradigma, mindset, dan sikap yang memerlukan upaya yang terus-menerus dan waktu yang lama;

 

Hubungan antara proek PINTAR dan kebijakan perpajakan

 

 

 

2 thoughts on “Pintar (Project for Indonesia Tax Administration Reform)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s