korupsi berawal dari intransparansi

 
   

“Universitas maupun bentuk perguruan tinggi lainnya harus menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, efektivitas serta transparansi.” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 68 dan pasal 69)

 

Good governance adalah topik hangat yang menjadi pembicaraan di setiap organisasi (bisnis dan  non-bisnis) bahkan menjadi ukuran keberhasilan suatu organisasi. Karena pentingnya, maka Kebijakan Umum UI 2012 – 2017 mengamanahkan penuntasan penerapan GoodUniversityGovernance (GUG) yang memiliki 3 sumbu utama akuntabilitas (accountability), transparansi (transparacy), dan aturan hukum (rule of law). Pengamanahan good university governance bertolak belakang dengan realita yang ada. Sebagai sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) yang mengusung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan (veritas, probitas, dan iustitia), Universitas Indonesia (UI) justru dinilai tidak mampu mengimplementasikan GUG karena kurang memuaskan dalam transparansi laporan keuangan. (Taufik dalam Suara Merdeka,2012)

            Demikian halnya yang terjadi di FISIP UI. Indikasi intransparansi laporan keuangan terus mencuat dan semakin hangat diperbincangkan di kalangan internal maupun eksternal FISIP UI. Mencegah terjadinya kecemburuan sosial antar organisasi  mahasiswa karena perbedaan proporsi alokasi dana menjadi penyebab utama mengapa intransparansi sengaja dilakukan. (Ketua Mahalum) . Alasan tersebut sangat kontrast dengan pernyataan bapennas yang menyatakan bahwa mahasiswa sebagai controller kebijakan berhak mengetahui kebijakan (proporsi alokasi dana) yang diambil oleh pemegang wewenang untuk dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil. Intransparansi yang dilakukan justru akan menimbulkan spekulasi negatif terkait korupsi kebijaka karena ketidakjelasan alokasi dana. Dalam implementasi transparansi, lembaga pendidikan sering terjebak dalam “Paradigma Produksi” dimana transparansi laporan keuangan dianggap dapat memecah belah suatu organisasi terkait kebijakan yang telah diberikan. Pola pikir ini perlu berubah menjadi “paradigma pemasaran”, dimana transparansi menjadi variable terpenting untuk menyatukan objek kebijakan (organisasi mahasiswa) terkait kebijakan yang telah diberikan karena transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemangku kebijakan dengan objeknya (Max H. Pohan , Op.Cit., hal2).

Beberapa teori yang telah dipaparkan seharusnya kini, transparansi bukan lagi mimpi belaka melainkan harus menjadi nyata. Transparansi juga akan menjadi tolak ukur penuntasan penerapan Good University Governance (GUG) yang mengacu pada undang-undang KIP No. 14 tahun 2008.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s