Tanda Tanya dalam keberpihakan Media Elektronik

Semenjak terbukanya kran demokrasi, pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat selalu ditunggu masyarakat. Estafet kepemimpinan yang diharapkan dapat membawa peubahan berarti akan segera dihelat April mendatang. Sorotan manuver oleh para calon kandidat politik dalam memperkenalkan dirinya dan mencari popularitas di kalangan masyarakat semakin diperbincangkan menjelang pemilu. Dalam rangka mencari popularitas, media massa dijadikan alat yang strategis dan efektif untuk mempengaruhi khalayak incaran calon kandidat politik dalam mencapai tujuannya. Tidak heran, bila melihat media cetak maupun media elektronik kerap menampilkan iklan partai politik atau berita-berita terkait persiapan pesta demokrasi tersebut. Bahkan, beberapa media televisi menggunakan pemilu sebagai tagline yakni TV Pemilu ( TV One) dan Election Channel (Metro TV). Artinya, ada kepedulian untuk memberitakan Pemilu secara terbuka dan bertanggung jawab. Televisi, berdasarkan hasil penelitian IFES-LSI (Lembaga Survei Indonesia) pada 11 Februari 2014, merupakan media informasi utama bagi masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan Pemilu. Televisi dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai media massa. Menurut Laswell (1948) dalam McQuail; Mass Communication, fungsi utama media dapat dibagi menjadi tiga, yakni surveillance atau menyedikan informasi bagi masyarakat mengenai lingkungannya, correlation atau memperkenalkan solusi untuk penyelesaian masalah, dan transmission atau mengedukasi dan menyosialisasikan nilai-nilai. Dalam konteks Pemilu, televisi menjalankan fungsinya, yakni surveillance dan transmission. Televisi menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan kebenaran sesuai dengan standardisasi jurnalistik. Begitupun sebagai edukasi, televisi menyampaikan informasi yang mencerdaskan, dengan mengedepan berbagai persoalan bangsa, namun tetap memenangkan informasi yang memberi pencerahan. Tentunya, suatu hal yang lumrah televisi memberitakan Pemilu bila dalam konteks tersebut. Sayangnya,televisi kini mulai bertransformasi dan bergeser fungsi utama karena penguasaan kepentingan elit politik dan pemilik modal. Di titik krusial seperti inilah fungsi pers terindikasi memiliki keberpihakan terhadap aktor-aktor politik yang akan bertarung di arena Pemilu 2014. Keikutsertaan para pemilik media yang berkecimpung di dunia politik, seperti Aburizal Bakrie pemilik Viva Group (Partai Golongan Karya),Surya Paloh pemilik Media Group (Partai Nasional Demokrat), Harry Tanoesoedibjo pemilik MNC Group (Partai Hati Nurani Rakyat) semakin mentendensikan independensi pers televisi sudah disalahgunakan.Padahal, Pers televisi sudah diatur pada UU PersNomor 40 tahun 1999, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 bahwa “Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayan nasional yang harus di jaga dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945”. Dengan demikian, pemilik media televisi harus menerbitkan konten secara free to air berdasarkan kepentingan khalayak luas, bukan hanya kepentingan golongan termasuk kepetingan pemilik modal demi menjalankan fungsi media elektronik dalam mencerdasakan kehidupan bangsa dengan berita yang terverifikasi secara terus – menerus selain itu penyiaran televisi juga tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Dewan Pers(sesuai wewenangnya dalam UU Pers) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (sesuai wewenangnya dalam UU Penyiaran) melakukan seruan yang disepakati oleh kedua belah pihak pada 14 Maret 2014. Terdapat enam poin seruan yang ditujukan kepada pengelola pers, tiga poin seruan terhadap peserta Pemilu dan tiga poin seruan terhadap masyarakat. Adapun beberapa poin yang menjadi seruan terhadap pengelola pers adalah “ Pers harus menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan Pemilu” dan “Pers harus bersikap adil dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta Pemilu dan transparan.”Mengacu pada seruan tersebut, pers dalam memberitakan Pemilu dituntut untuk terbebas dari berbagai kepentingan dan menjaga jarak terhadap para peserta Pemilu. Berdasarkan pemaparan diatas, tidak ada pernyataan yang mengetiskan bahwa pers boleh berpihak terhadap kepentingan apapun.Justru, pers harus bersikap independen namun tidak serta merta harus netral dalam menanggapi Pemilu.Namun, independensi dan netralitas suatu pers pada konteks televisi semakin melebur bila melihat fenomena yang terjadi pada Pemilu 2014.Hal ini disebabkan arena politik dipenuhi oleh beberapa pemilik media yang telah disebutkan sebelumnya.Akibatnya, pemberitaan stasiun televisi acapkali menggiring masyarakat untuk mendukung partai politik tertentu dalam Pemilu. ketika televisi yang selama ini mengemban tugas untuk mengedukasi masyarakat sebagai penikmat sekaligus pemilih pemilu sudah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka tugas itu sudah saatnya di shifting pada masyarakat sendiri dengan cara melakukan verivikasi atas penyiaran yang telah dikeluarkan oleh media yang berpihak pada salah satu kandidat agar pilihan kita pada 9 juli nantinya tidak berujung pada penyesalan semata yang akan melahirkan ketidak kooperatifan kita dalam pemerintahan mendatang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s