Tikungan Terakhir Rezim Yudhoyono (ADA APA DENGAN CENTURY?)

Tertarik dengan kasus yang membelit dunia perbankan hingga membuat Bank Indonesia akhirnya harus melepaskan tugasnya mengawasi dunia perbankan dan digantikan oleh berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat saya melakukan kajian atas kronologis kasus tersebut. menyeret boediono ke panggung politik menjadi pendamping Yudhoyono secara tiba-tiba, membuat kemenangan mutlak saat pemilu 2009. benarkah semua itu berkat bocornya dana bailout Century?

Dari sekian banyak kasus hukum yang menghebohkan, rasanya belum ada yang melebihi kehebohan kasus bailout Bank Century. Bahkan, dikatakan, kasus ini menjadi megaskandal keuangan setelah kita berada di era reformasi. Dikatakan megaskandal karena ditengarai kuat didalamnya terkandung bermacam tindak pidana ada pidana umum, pidana perbankan, pidana korupsi, bahkan pidana pencucian uang. Terlebih, diangkatnya Boediono sebagai wakil presiden dan Sri mulyani sebagai Managing Director World Bank menjadi tanda Tanya besar karena kedua aktor tersebut ditendensikan terlibat dalam kasus mega skandal bank Century ketika dipindah jabatankan oleh pihak terkait. Hal ini ditengarai agar kedua pihak tersebut menutup informasi kasus tersebut. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meresensi buku “Skandal Bank Century” agar tahu lebih detail apa yang sebenarnya terjadi dibalik megaskandal bank Century yang melibatkan berbagai aktor penting dan menimbulkan kerugian Negara sebesar 7,4 triliyun.

Sejak awal, jauh sebelum periode bailout, bahkan sejak bank century kali pertama berdiri, para pejabat Bank Indonesia (BI) sudah tahu persis bahwa bank ini adalah bank busuk yang penuh masalah. Gubernur BI pada tahun 2008, Boediono, tidak terkecuali. Namun entah karena pertimbangan apa, para pejabat bank sentral membiarkan Bank Century tetap hidup. BI semestinya juga tahu, Bank Century bisa mengalami hal buruk sewaktu-waktu. Hingga Oktober 2008, Bank Century berkali-kali melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah. Namun komunikasi yang dilakukan BI dengan Bank Century cenderung melarut-larutkan masalah. BI hanya terus memberi perintah dan menyudutkan manajemen Bank Century, tapi tidak memberikan sanksi dan putusan yang jelas. Pada 2008 itu pula, BI dan pemerintah malah melansir kebijakan yang bakal bisa menjaring satu atau dua bank masuk dalam perangkap kesulitan likuiditas. Pada 13-15 Oktober 2008, pemerintah merilis tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yakni Perppu Nomor 2 Tahun 2008 yang mengubah UU BI, Perppu Nomor 3 tahun 2008 yang mengubah UU LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), dan Perppu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Semua beleid baru inilah yang bakal dijadikan dasar hukum bailout Bank Century.

Pada Pertengahan Oktober 2008, BI terus-menerus memojokkan Bank Century dengan mendesaknya menyelesaikan pelbagai permasalahan likuiditas dan permasalahan lain. Bank Century yang memang busuk ini tak bisa berbuat banyak. Pemiliknya juga tak mampu bertanggung jawab. Pada 5 November 2008, Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk menempatkan Bank Centuri dalam pemgawasan khusus. Namun justru di masa “dalam pengawasan khusus BI” itulah Bank Century mengalami gagal kliring. Dan sejak “ dalam pemngawasan” pula, dana Bank Century mulai mengalir tanpa henti kebanyak rekening yang tidak jelas. Seminggu setelah “dalam pengawasan khusus BI”, dana pihak ketiga Bank Century berkurang Rp 344 miliar.

Sebelum masuk pengawasan khusus, pada 30 Oktober 2008, Bank Century sempat mengajukan surat pinajaman repo asset ke BI senilai Rp 1 triliun. Surat itu yang lantas dijadikan dasar oleh BI untuk memberikan bailout pertama kepada Bank Century. Padahal bailout yang diberikan BI adalah Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) bukan repo asset seperti yang diminta bank century. Namun surat Repo Aset dijadikan dasar pembuatan akta pemberian FPJP. Dan FPJP, khusus hanya untuk Bank Century, diberikan dengan mengubah Pertauran BI (PBI). Disana dinyatakan, perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menurunkan syarat penerima FPJP dari rasio kecukupan modal (CAR) 8 persen menjadi hanya positif (0 persen). Bahkan, dalam rekaman Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 13 November yang membahas FPJP, jelas terdengar bahwa sejak awal para pejabat BI hanya menyebut-nyebut Bank Century. Karena itu, aturan mengubah CAR dari 8 persen menjadi positif pun disesuaikan dengan kondisi Bank Century yang saat itu hanya memiliki CAR 2,35 persen. Akibat perubahan PBI itulah akhirnya, FPJP tahap pertama diberikan pada 14 November 2008, pukuk 20.00 WIP, senilai Rp 502,72 miliar. Pengucuran dana tersebut terjadi pada hari Jum’at malam hari yang tidak masuk akal. Terlebih pencairan dana setengah triliun itu baru disusul oleh penekenan akta notarisnya pada enam jam setelahnya, 15 November 2008, pukul 02.00 WIB. Boediono bertanggung jawab atas akta tersebut.

Tiga hari setelah pencairan FPJP tahap pertama, dicairkanlah FPJP tahap kedua sebesar Rp 187,32 miliar. Jadi, total FPJP mencapai Rp 698 miliar. Inilah bailout pertama yang diperoleh Bank Century. Hasilnya? Setelah FPJP diberikan, dan manajemen Bank Century benar-benar sudah dikontrol BI, kas Bank Century malah terkoreksi hingga Rp 1,27 triliun. Kemana uang tersebut mengalir tak ada yang mau bertanggung jawab, namun para pejabat BI pasti akan kesulitan jika FPJP yang sudah mereka berikan kepada Bank Century menjadi kredit macet dan beralih rupa menjadi kerugian Negara. jadi, harus ada yang membayar FPJP tersebut. Apalagi tenor atau masa jatuh tempo FPJP hanyalah 14 hari.

Sejumlah risalah rapat lalu menunjukkan, betapa para pejabat BI tidak pernah membahas soal duit ratusan miliar, atau triliunan rupiah yang mengalir dari Bank Century. Mereka hanya bersiasat agar Bank Century terus dihidupkan dan mendapat tambahan bailout. Sedemikian lama, mereka melakukan rapat untuk mencari kesepakatan soal alasan “sistemik” agar bailout diberikan secara lancar. Kendati, mereka sendiri sejatinya tak yakin dengan sistemik tersebut.
Rombongan pejabat BI dibawah Boediono berhasil “meyakinkan” Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memberikan lagi bailout kepada Bank Century. Awalnya, BI meyakinkan KSSK bahwa bailout itu “cuma” butuh biaya Rp 632 miliar. KSSK setuju. Tak tahunya, bailout membengkak hingga Rp 6,76 triliun. Dari sebagian dana bailout yang Rp 6,7 triliun itulah FPJP terbayarkan. Di sini rasionalitas seakan hilang. Asset Bank Century kala itu hanya sebesar 15 triliun, harus di-recovery dengan bailout Rp 6,7 triliun, dan setelah itu rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century masih tetap anjlok. Ekuitas Bank Century kala itu hanya Rp 680 miliar. Namun KSSK mau “membeli” bank itu dengan harga nyaris 10 kali lipat. Nasabah Bank Century hanya 65 ribu orang (0,1 persen dari total nasabah bank di Indonesia) dan total asset Bank hanya 0,075 persen dari total asset perbankan di Indonesia. Dan dengan data semacam itu, Bank Century dinyatakan berdampak sistemik

Hasil audit BPK menunjukkan, bailout kepada Bank Century lebih banyak dilakukan dalam bentuk tunai. Dari bailout Rp 6,67 triliun berupa penempatan modal sementara (PMS) dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diketahui bahwa sebesar Rp 5,2 triliun berbentuk hard cash. Ini juga ganjil dan hanya membuat Bank Century memiliki uang tunai teramat banyak. Bahkan, bank sekelas Bank Mandiri pun tidak mungkin memiliki uang tunai hingga mencapai Rp 5 triliun karena kelebihan di atas kebutuhan operasional pasti disetorkan ke BI.Penanganan Bank Century diduga dilakukan secara sunyi senyap dan sangat amburadul. Senin, 24 November 2008, pagi-pagi sekali, dana Penyertaan Modal sementara (PMS) dari LPS ke Bank Century suda mengalir Rp 1 triliun. Penyaluran dana Rp 1 triliun ini tentu aneh. Dalam rapat 21 november 2008 tidak ada pembahasan angka sebesar itu.

Pada 24 November 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengadakan rapat dan ia marah besar. Ia juga kesal karena LPS menyampaikan kebutuhan tambahan modal naik empat kali lipat dari angka semula. Dalam notulensi rapat KSSK pada 24 November 2008 dengan Sri mulyani sebagai ketua KSSK memang tergambarkan bahwa Sri mulyani baru meyadari data BI tidak akurat. Sri mulyani juga kesal mendengar rasio kecukupan modal Bank Century berkurang drastis hanya dalam tempo 2 hari. Dalam rapat 21 November 2008, CAR Bank Century masih -3,75%. Namun, dalam rapat 24 November 2008, CAR Bank Century diketahui sudah -35%. Setelah mengetahui kekacauan itu, Sri mulyani tidak melapor ke aparat hukum. Ia hanya “mengadu” kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa dirinya “ditipu” oleh para pejabat BI. Sri Mulyani membiarkan semuanya berlangsung tak karuan. Ia juga membiarkan pengucuran dana bailout ke Bank Century terus berlanjut setelah Perppu No. 4/2008 tentang JPSK ditolak DPR pada 18 Desember 2008 sudah tidak memiliki dasar hukum.

JK-demikian Jusuf Kalla kerap dipaggil- mengatakan kesalahan utama dalam kasus Bank Century ini ada pada Bank Indonesia. Karena itulah, katanya, jika KPK serius menuntaskan kasus ini, penyelidikan harus dipusatkan pada Bank Indonesia (BI). Nama boediono kerap menjadi polemik dalam kasus ini. Namun, selain Boediono tersangka lain yang diindikasikan terlibat adalah presiden SBY. Dugaan tersebut berasal dari petunjuk mantan ketua KPK “Berdasarkan informasi dan pengalamannya sewaktu mengikuti rapat di Istana, pada 9 oktober 2008”. Antasari yakin, Presiden dan Gubernur BI Boediono sudah berniat mem-bailout bank, entah itu Bank Indover (anak usaha BI yang berbasis di belanda) ataupun Bank Century. Menurut Antasari pula, menjelang pemilu 2009, pemerintah mencari-cari bank sakit untuk segera mungkin disuntik dana segar.

Sekedar mengingatkan, sebelum terjadinya bailout Bank Century, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian peristiwa ini. Pertama, ada usaha emerintah menyuntik atau menyelamatkan Bank Indover di Belanda sebesar Rp 4,7 triliun dan diberlakukannya blanket guarantee dengan biaya sebesar Rp 300-an triliun. Namun kedua upaya ini gagal. Penyelamatan Bank Indover gagak karena tidak disetujui oleh DPR, Antasari Azhar (selaku ketua KPK kala itu) serta Jusuf Kalla yang menjabat sebagai Wakil Presiden. Maka tak heran saat rapat pada okyober 2008 untuk melakukan bailout century Jusuf Kalla tak diundang karena takut bailout tersebut tak terjadi.

Terdapat alibi dan kalimat bersayap yang disampaikan presiden dalam rapat yang dihadiri Antasari dan lembaga lain di istana pada 9 Oktober 2008. Alibi tersebut patut diduga merupakan prakondisi dari suatu rangkaian peristiwa terencana yang kemudian dibungkus dengan peraturan dan perundangan termasuk Perppu. Pada 13-15 Oktober 2008, pemerintah merilis tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yakni Perppu No 2/2008 yang mengubah UU BI, Perppu No 3/2008 yang mengubah UU LPS, dan Perppu No. 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Sebagaimana diketahui public. Presiden sangat defensive dalam kasus Bank Century. Bahkan presiden cenderung menegasi semua petunjuk yang ditemukan. Khusus untuk soal rapat di Istana yang dinyatakan Antasari, untuk membantah hal itu, Presiden sempat membawa-bawa nama Tuhan segala “Saya katakan dihadapan Allah SWT, sama sekali tidak ada yang menyinggung soal Bank Century, apalagi membahas yang namanya bailout” kata presiden. Sumpah tersebut tentu saja dikatakan presiden untuk memberikan penegasan tentang ketidaktahuannya akan persoalan tersebut. Namun pertanyaannya, apakah mungkin seorang Presiden tidak tahu urusan sekrusial itu?

Sejatinya presiden adalah seorang pimpinan eksekutif Negara. dalam kasus Bank Century, adalah sangat wajar, bahkan keharusan bila seorang seorang presiden dimintai pertimbangannya. Malah sebenarnya lebih aneh jika Presiden tidak tahu. Lagipula, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 6 ayat 1 menegaskan “presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian kekuasaan pemerintahan”. Bukankah dengan demikian orang bisa saja mempertanyakan kinerja presiden yang sampai mengaku tidak tahu urusan segenting itu. Sebelumnya, pada 10 Agustus 2012, Presidenjuga berbicara soal bailout Bank Century. Menurut Presiden, bailout Bank Century pada 2008 adalah biaya politik atau political cost untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Presiden tak hentinya meminta pemakluman atas kasus Bank Century.

Padahal berdasarkan kesaksian Sri mulyani Presiden melakukan telekonferensi yang sangat khusus untuk membahas masalah kasus Century. Mereka mengadakannya saat larut malam. Risalah menulis, saat itu telekonferensi dimulai pukul 22.05 WIB. Kalender menunjukkan tanggal 13 November 2008. Pada 23:59, telekonferensi berakhir. Isi risalah sebagai berikut. “…Sdri Sri mulyani menginformasikan telah menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden RI, namun pada hari ini Presiden RI akan melakukan pekerjaan dinas ke San Fransisco, USA yang artinya sampai dengan esok hari, dalam hal diperlukan Presiden RI belum dapat mengambil keputusan”. Pernyataan Sri Mulyani dalam telekonferensi tersebut, yang mengaku sudah menginformasikan masalah ini kepada Presiden, dan menyatakan Presiden belum bisa mengambil keputusan sampai besok hari (14 November 2008), mengonfirmasikan satu hal : “Presiden tahu kasus Bank Century”. Selain itu Sri Mulyani telah berulang kali mengirimkan surat pada Presiden berupa laporan perkembangan Bank Century yang membutuhkan tenaga profesionalitas Bank Mandiri serta izin Bailout.

Pada minggu kedua Maret 2011, dua harian terkemuka di Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, melansir kawat diplomatic rahasia Kedubes Ameika Serikat di Jakarta yang dibocorkan WikiLeaks beberapa waktu sebelumnya. Salah satu kawat diplomatik itu mengungkapkan informasi di seputar kampanye Pemilihan Presiden 2009. Berpasangan dengan Boediono, Susilo Bambang Yudhoyono meraih kemenangan 60 persen suara, mengalahkan dua pasangan lain. Laporan itu mengaitkan kampanye Yudhoyono dengan Bank Century. “Salah satu organisasi antikorupsi secara khusus mengatakan kepada Kedubes AS bahwa menurut “sumber yang terpercaya” dana Bank Century digunakan untuk membiayai pencalonan kemali Yudhoyono.

WikiLeaks adalah nama yang dipilih Julian Assange, wartawan eksentrik yang berhasil membobol data kawat diplomatic para diplomat Amerika Serikat diseluruh dunia, untuk “merek dagang” bocor-bocoranyya. Kontroversial, tetapi nyaris tak bisa dibantah oleh sumber datanta: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Mestinya, isu WikiLeaks soal Bank Century bisa mendominasi media Massa Tanah Air. Namun ternyata tidak. Kenapa? Karena beberapa jam setelah dimuatnya kabar WikiLeaks, tsunami besar terjadi di Jepang dan perhatianpun teralihkan.
Danang Widyoko, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan puncak kasus Century bukanlah Boediono dan Sri mulyani, melainkan soal bagaimana pengumpulan dana Partai Demokrat untuk menghadapi Pemilu 2009.

ada apa dengan century

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s